Current Articles | Categories | Search | Syndication

PENYULUHAN HUKUM DISIPLIN DAN HUKUM LAUT YURIDIKSI DI LANTAMAL IX

 
     Bertempat di Gedung Manggalaloka Lantamal IX Kamis, (05/07) diadakan penyuluhan Hukum Disiplin dan Hukum Laut Yuridiksi yang disampaikan oleh Narasumber Mayor Laut (KH) Suhardiman. S.E. Maksud dan tujuan dilaksanakan penyuluhan Hukum di Lantamal IX yaitu sebagai pedoman bagi unsur operasi dan Pangkalan TNI Angkatan Laut dalam menangani setiap tindak pidana di Laut dan memberi keseragaman dan kepastian hak bagi penyidik TNI Angkatan Laut dalam menangani perkara tindak pidana di laut secara preposional dan proposional hak Internal dan Nasional.
     Dalam penyuluhannya disampaikan mengenai pelanggaran hukum di bagi menjadi dua, yaitu pelanggaran hukum tidak murni dan pelanggaran hukum murni. Hal tersebut tertulis dalam Perkassal 73/IX/2008 tanggal 19 September 2008 tentang penerapan sanksi administrasi bagi prajurit TNI Angkatan Laut di lingkungan kerja atasan langsung berhak untuk memberi sanksi. Misalnya dengan cara memberi tegoran pada personel yang melakukan kesalahan ringan. Apabila prajurit melakukan tindak pidana dan sudah di limpahkan ke Pengadilan Militer maka prajurit tersebut tidak boleh di jatuhkan hukuman disiplin.


      Penyuluhan dilanjutkan oleh Kapten Laut (KH) Kurnia Wira Sandhi, S.H dengan materi ”Prosedur tetap penegakan hukum dan penjagaan keamanan di wilayah laut yurisdiksi Nasional oleh TNI AL”. Adapun trinitas peran TNI Angkatan Laut mencakup Peran Militer (military role) yaitu penegak latihan di laut, pertahanan Negara dan penangkalan, persiapan personel yang kuat untuk menghadapi perang, tangkal ancaman militer melalui laut, serta menjaga stabilitas keamanan laut Nasional.
      Sedangkan Peran Polisionil (constabulary role) mencakup penegakkan hukum di laut, melindungi sumber daya dan kekayaan laut Nasional, pemeliharaan ketertiban di laut dan Peran Diplomasi (diplomacy role) yaitu peran tradisional TNI Angkatan Laut dalam penggunaan kekuatan TNI Angkatan Laut sebagai sarana diplomasi dalam kedudukan kebijaksanaan pemerintah dan dirancang untuk mempengaruhi kepemimpinan Negara atau beberapa Negara pada situasi damai atau situasi bermusuhan. Diharapkan dengan adanya penyuluhan hukum di Lantamal IX Ambon  para personel dapat mengetahui hukum yang berlaku di tata cara militer dan di wilayah keamanan laut di Indonesia.(DISPEN LANTAMAL IX)

posted @ Friday, August 3, 2012 6:40 AM by Dispen Lantamal IX

Previous Page | Next Page