Current Articles | Categories | Search | Syndication

DISKUM ARMATIM MELAKSANAKAN SAFARI HUKUM DI LANTAMAL IX AMBON

 
 

Selasa, (09/042013). Bertempat di Gedung Fasharkan Ambon, para Perwira Lantamal IX menerima penyegaran bidang Hukum dari Tim yang dipimpin oleh Kadiskum Armatim Kolonel Laut (KH) Suharyono Kartawijaya, S.H. Kegiatan yang diadakan oleh Diskum Lantamal IX tersebut dihadiri oleh Danlanal Ternate, Danlanal Tual, Danlanal Saumlaki, Danlanal Morotai, dan para Kadis/Kasatker Lantamal IX, Komandan KRI Panana – 817 dan Komandan KAL Hutumuri, serta para Komandan Pos TNI Angkatan Laut.

            Dalam sambutan Komandan Lantamal IX Laksamana Pertama TNI Asep Burhanudin yang dibacakan Asops Danlantamal IX Kolonel Laut (P) Herman Prasetyo menyampaikan bahwa, apresiasi yang tinggi atas kedatangan Tim Safari Hukum Koarmatim, dimana kesempatan ini adalah momen yang tepat dalam rangka merefresh lagi hal – hal yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana tertentu dilaut sehingga diharapkan Para Perwira penyidik baik yang ada di KRI, KAL, ataupun Pangkalan dapat meningkatkan pengetahuan dan profesionalismenya guna mengurangi, atau menghindari adanya kesalahan yang berakibat kerugian terhadap pihak tersangka atau terperiksa maupun pihak penyidik itu sendiri.       

            Adapun paparan yang disampaikan oleh Kadiskum Koarmatim diantaranya mengenai Teknis dan Yuridis dalam Operasi Keamanan Laut , Tugas Pokok TNI sesuai Pasal 7 Ayat (1) UU. 34/2004, tugas pokok TNI pada pasal 7 ayat (2) UU. 34/2004, tugas TNI AL dalam Pasal  9  UU. NO.34 / 2004, Legalitas Kewenangan TNI AL Dalam Penegakkan Kedaulatan Hukum sesuai Hukum Nasional dan Hukum Internasional serta 8 Rezim Wilayah Dalam Hukum Laut.

            Selain itu Kasiluhkum Diskum Armatim Mayor Laut (KH) Haris Padilah, S.H. juga menyampaikan permasalahan menonjol yang terjadi di perairan wilayah timur, cara penanganan masalah tersebut, solusi teknis yuridis menangani permasalahan. Terjadinya permasalahan tersebut disimpulkan karena kurangnya pemahaman terhadap peraturan perundangan-undangan yang berlaku, baik hukum positif yang berlaku di Indonesia maupun hukum internasional. Untuk itu, kedepan diharapkan kepada para penyidik agar meningkatkan kemampuan dalam menguasai hukum Nasional dan hukum Internasional (Unclos Tahun 1982), harus bekerja cerdas dan tetap berpedoman pada teknis penyidikan dalam Protap serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan melaporkan perkembangan perkara  ke atasan sesuai kewenangan. (DISPEN LANTAMAL IX)         

 

 

posted @ Wednesday, April 10, 2013 2:21 AM by Dispen Lantamal IX

Previous Page | Next Page