Current Articles | Categories | Search | Syndication

KONSULTASI PUBLIK RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 6 TAHUN 1966 DI LANTAMAL IX

       

Kewajiban Negara adalah melindungi Bangsa dan segenap tumpah darah Indonesia, dimana kekuatan TNI dapat mewujudkan terciptanya kondisi yang aman  dan damai. Sebagai penghargaan pemerintah Indonesia kepada prajurit yang telah berakhir masa dinas keprajuritannya, Pemerintah memberikan Hak pensiun sesuai dengan tingkat, dan golongan kepangkatan, berdasarkan pertimbangan tersebut, dalam rangka mewujudkan, serta menjamin kesejahteraan sosial bagi prajurit TNI, Kementrian Pertahanan (Kemenhan) dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan (Dirjen Kuathan) telah menyusun Rancangan Undang Undang Perubahan Nomor 6 tahun 1966.

Bertempat di Gedung Manggala Loka, Kamis, (18/072013). Aspers Danlantamal IX Kolonel Laut (P) Hadi Priyono menerima Kunjungan kerja (Kunker) dari Dirjen Kuathan Kemenhan RI dalam rangka mensosialisasikan Konsultasi Publik RUU (Rencana Undang – Undang) Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 113 personel dari Kodam XVI/PTM, Lantamal IX Ambon, Lanud Pattimura, Polda Maluku, Polres Pulau Ambon dan Pulau Lease, para Purnawirawan, serta Warakauri wilayah Maluku.

Diharapkan kegiatan konsultasi publik ini dapat memberikan pemahaman bagi para peserta terkait pemberian pensiun, tunjangan bersifat pensiun, serta tunjangan, dan pesangon. Dalam penyampaian materi Konsultasi Publik tersebut, Kolonel Arm Edi Sutrisno, S.H. didampingi oleh Letkol Sus Heri Agus Santoso, S.Si dari Dirjen Kuathan Kemenhan RI membacakan mengenai perubahan atas Undang Undang Nomor 6 tahun 1966 tentang pemberian pensiun, tunjangan bersifat pensiun dan tunjangan kepada Militer sukarela. Rancangan tersebut ditinjau perlunya perubahan ketatanegaraan yang berubah bagi TNI – Polri, ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan Polri.

Adapun Usia pensiun bagi Perwira berumur 48 s.d. 58 tahun menurut Versi RUU Perubahan, sedangkan menurut UU Nomor 6 tahun 1966 harus berusia 48 s.d. 55 tahun. Bagi personel Bintara, atau Tamtama berumur 42 s.d. 53 tahun menurut Versi RUU Perubahan, sedangkan menurut UU Nomor 6 tahun 1966 harus berumur 42 s.d. 48 tahun. Bagi prajurit TNI yang dalam dinasnya telah mencapai usia terendah, pensiun dapat tetap melanjutkan dinasnya sampai usia pensiun paling tinggi apabila tenaga masih dibutuhkan dan memenuhi syarat kesehatan.

  Acara Konsultasi Publik diakhiri dengan tanya – jawab dari para peserta diskusi. Segala masukan dan saran dari para peserta akan disampaikan ke pimpinan yang lebih tinggi sebagai bahan masukan tentang perubahan RUU Nomor 6 tahun 1966. Dengan harapan TNI semakin solid dalam menjaga keutuhan NKRI dan selalu mengutamakan kesejahteraan prajuritnya. (DISPEN LANTAMAL IX)

posted @ Friday, July 19, 2013 5:39 AM by Dispen Lantamal IX

Previous Page | Next Page