Current Articles | Categories | Search | Syndication

KADISKUMAL MELAKSANAKAN SAFARI HUKUM DI LANTAMAL IX

 
 
Dalam rangka melaksanakan Safari Hukum di Lantamal IX Ambon, Selasa, (05/06) Komandan Lantamal IX Laksamana Pertama TNI Rahardjo Dwi Prihanggono, S.H, menerima dengan baik kunjungan Kadiskumal Laksamana Pertama TNI M.D. Purnomo, S.H., M. Hum didampingi oleh Kasubdis Kumlater Diskumal Kolonel Laut (KH) Yuli Dharmawanto, S.H di Mako Lantamal IX Ambon. Dalam kunjungan tersebut Kadiskumal akan memberikan pembekalan hukum di gedung Manggalaloka Lantamal IX. Pada acara tersebut turut dihadiri oleh Wakil Komandan Lantamal IX Kolonel Marinir Bambang Hullianto, Aslog Danlantamal IX Kolonel Laut (T) Didik Joko Sukmono, Asrena Danlantamal IX Letkol Laut (S) Sigit Agung Wibowo, S.E. para Kasatker / Kadis serta seluruh personel Lantamal IX Ambon.
Dalam safari hukum tersebut, Kadiskumal memberikan pembekalan Hukum mengenai Netralitas TNI, masalah di bidang personel dan Penegakan Hukum di laut oleh TNI Angkatan Laut. Adapun yang disampaikan oleh Kadiskumal mengenai tindak pidana di laut oleh TNI Angkatan Laut sesuai dengan Pasal 9 huruf b Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, mempunyai tugas menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Dalam pelaksanaan penegakan hukum, TNI AL selalu mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku baik secara nasional maupun internasional.
            Sebagaimana diatur dalam Peraturan Kasal Nomor Perkasal/32/V/2009 tanggal 4 Mei 2009 tentang Prosedur Tetap Penegakan Hukum dan Penjagaan Keamanan di Wilayah Laut Yurisdiksi Nasional oleh TNI AL, yang antara lain mengatur tentang prosedur oleh KRI dan Pangkalan TNI AL dalam menangani tindak pidana di laut. Bahwa apabila KRI mendeteksi kapal yang dicurigai dan ada dugaan kuat bahwa telah terjadi tindak pidana di laut, maka KRI melakukan fase tindakan yaitu pengejaran, penangkapan dan penyelidikan kapal. Komandan KRI pada fungsinya adalah seorang  penyidik, namun untuk efisiensi dan efektivitas proses hukum suatu perkara dapat dilimpahkan ke Pangkalan sesai dengan aturan yang terdapat dalam KUHP.
            Proses hukum untuk penyidikan di Pangkalan TNI AL prosedur penyelesaian perkara setelah di pangkalan TNI AL tetap berpedoman pada hukum acara pidana (KUHAP). Perbedaan Prosedur Penyelesaian Tindak Pidana Tertentu Di Laut dengan Tindak Pidana Umum. Perbedaan prosedur penyelesaian tindak pidana tertentu di laut yang merupakan ketentuan khusus yang berbeda dengan KUHAP, antara lain terdapat dalam Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEEI. Sedangkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) KUHAP, penangkapan dapat dilakukan untuk paling lama satu hari.
            Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan. Mengatur tentang kompetensi relatif dimana wewenang pengadilan Perikanan sesuai dengan daerah hukum Pengadilan Negeri setempat. Kompetensi relatif juga diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Permintaan penetapan wewenang mengadili Pengadilan Negeri terhadap kasus-kasus perkara pelanggaran wilayah perairan (keamanan laut). Pada angka 1 disebutkan bahwa dalam rangka membantu kelancaran penyelesaian kasus-kasus pelanggaran/Tindak Pidana yang terjadi di laut/wilayah perairan yurisdiksi negara RI yang tertangkap oleh kapal perang/kapal patroli keamanan laut, yang selanjutnya akan dilimpahkan berkas perkara itu ke pengadilan negeri setempat tanpa memperhatikan apakah locus delictinya termasuk dalam wewenang pengadilan negeri tersebut.
Penghentian penyidikan untuk tindak pidana tertentu di laut dalam Pasal 109 KUHAP mengatur tentang syarat formal penghentian penyidikan yang dilakukan karena Tidak cukup bukti, Bukan merupakan suatu tindak  pidana, atau dihentikan demi hukum.  Penghentian penyidikan demi hukum yaitu Nebis in idem. Seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya atas dasar perbuatan yang sama, apabila tersangka meninggal dunia dan Karena kadaluarsa.
 Lewat tenggang waktu 12 tahun bagi semua kejahatan yang diancam penjara lebih dari 3 tahun dan 18 tahun bagi yang diancam penjara seumur hidup. Tindakan yang harus dilakukan penyidik apabila menghentikan penyidikan adalah mengajukan permohonan penghentian penyidikan kepada komando atas secara berjenjang dalam waktu yang tidak terlalu lama. Membuat Surat Perintah  Penghentian  Penyidikan (SP3) dan Berita Acara Penghentian Penyidikan, Memberitahukan kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya.
            Penyelesaian hasil penyelidikan dari KRI yang diserahkan ke Pangkalan akan ditindaklanjuti dengan penyidikan. Dari hasil pemeriksaan tersebut apabila tidak terdapat cukup bukti atau petunjuk yang kuat adanya tindak pidana, atau bukan merupakan suatu tindak  pidana maka proses penyidikannya dapat dihentikan.
            Setelah pembekalan Hukum oleh Kadiskumal Laksamana Pertama TNI M.D. Purnomo, S.H., M. Hum dengan Kasubdiskumlater Diskumal Kolonel Laut (KH) Yuli Dharmawanto, S.H dilanjutkan kegiatan Tanya jawab kepada personel Lantamal IX. Diharapkan dengan adanya kunjungan Kadiskumal seluruh personel dan masyarakat yang ada di Maluku dapat memahami dan mengerti mengenai mekanisme proses pemeriksaan hukum di laut sebagaimana sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku. (DISPEN LANTAMAL IX)

posted @ Friday, August 17, 2012 12:46 AM by Dispen Lantamal IX

Previous Page | Next Page